JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi demo penolakan Pemilihan Umum 2024 yang diadakan oleh sebagian masyarakat dengan mengakui bahwa demo tersebut merupakan hal yang wajar."Jika ada tudingan terhadap KPU yang diungkapkan melalui demonstrasi, itu merupakan bagian dari proses yang biasa terjadi. Jika dilihat dari pengalaman pemilihan umum sebelumnya, proses rekapitulasi menuju penetapan selalu diikuti dengan unjuk rasa. Namun, hal ini adalah hal yang biasa saja," kata Anggota KPU, August Mellaz, pada Senin (18/3/2024).
Mellaz juga menyatakan bahwa KPU telah lama berusaha transparan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Dia menambahkan bahwa masyarakat dapat mengakses setiap dinamika yang terjadi selama proses tersebut."KPU tidak berniat untuk memperdebatkan polemik-polemik tersebut, namun kami tidak menghindar dari polemik tersebut. Masyarakat dapat menyaksikan sendiri proses yang dilakukan oleh KPU dan dinamikanya dapat mereka ketahui. Jika ada catatan atau keluhan, itu dapat ditelusuri," jelasnya.
Mellaz kembali menegaskan bahwa unjuk rasa selalu menjadi bagian dari setiap pemilihan umum."Unjuk rasa adalah hal yang biasa, saya tidak mengurangi atau membesarkan aspirasi yang muncul di luar gedung KPU," tandasnya.
Sebelumnya, Komunitas Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mengadakan demonstrasi menolak pemilihan umum curang di depan Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/3/2024).Dalam demonstrasi mereka, mereka meminta agar Ketua KPU, Hasyim Asyari, dan jajarannya ditangkap karena dianggap melanggar Undang-Undang.Dalam aksi tersebut, terlihat beberapa spanduk yang menolak pemilihan umum curang dan bendera merah putih Indonesia dikibarkan. Bahkan, ada pembakaran ban sebagai tanda semangat dalam aksi mereka.Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah pemecatan dan penangkapan Ketua KPU beserta komisionernya karena dianggap gagal menjalankan amanat Undang-Undang.
"Tangkap, adili, penjarakan!" tegas orator dari mobil komando.
Editor : Eriandi
