Pertama gubernur memohon penjelasan pada Baznas Pusat yang hanya memberi pertimbangan untuk lima nama dari 10 yang diajukan. Selain itu gubernur menilai tak satupun dari lima nama yang terpilih itu memiliki pengalaman di bidang perencanaan dan keuangan.Gubernur juga menginformasikan pada baznas pusat bahwa lima nama tersebut belum terwujud bisa bekerja full time dan sulit pula untuk dilaksanakan.
Terkait poin pertama ini Nofrizon menilai, tak ada hak prerogatif gubernur untuk mendesak baznas pusat memberikan pertimbangan untuk nama-nama mana saja yang harus dipertimbangkan Baznas pusat."Terkait tak ada pengalaman di bidang perencanaan keuangan dan sulit pekerjaan full time itukan belum dilihat hasilnya terhadap kinerja. Lihat dululah hasil kinerjanya," ujarnya.
Kemudian, lanjut Nofrizon, pada poin dua, disampaikan pada surat itu bahwa menurut 15 peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengurus Baznas provinsi diangkat paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal surat pertimbangan Baznas pusat disampaikan kepada gubernur. Nofrizon menilai poin ini tidak bisa menjadi alasan untuk seleksi ulang."Pada poin ketiga gubernur menyampaikan bahwa baznas sebagai lembaga non struktural harus bisa bekerjasama dengan pemerintah. Poin ini yang saya merasa rancu sekali. Berarti apakah kalau tidak seleksi ulang maka itu sebagai sikap tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah? Atau apakah sudah terbukti lima orang yang tadi akan membuat baznas tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah? Bekerjasamanya ini seperti apa? Saya heran dengan alasan ini," ujar Nofrizon.
Kemudian pada poin keempat, gubernur menyatakan mendukung agar pimpinan Baznas perlu profesional dan full time bukan part time.Nofrizon menilai alasan ini pun harus dibuktikan terlebih dahulu. Keprofesional, tambah dia, ditunjukkan dengan kinerja dan tidak berat sebelah ke kelompok tertentu."Bagaimana ini bisa menjadi alasan saat ini. Biarkan mereka tunjukkan kinerja dulu," tegas Nofrizon. (401)
Editor : Eriandi
