Padang — Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf, menyampaikan bahwa sebanyak 53 Sekolah Rakyat (SR) telah dinyatakan layak beroperasi dan akan memulai proses pembelajaran pada tahun ini.
Dari jumlah tersebut, dua Sekolah Rakyat berlokasi di Provinsi Sumatera Barat.
Dalam kunjungannya ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang pada Selasa (30/4/2025), Syaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, sekolah-sekolah tersebut telah melalui proses verifikasi kelayakan. Salah satu di antaranya berada di lingkungan BBPPKS Padang sendiri, yang kini tengah bersiap menerima peserta didik.
BBPPKS Padang, yang sebelumnya difungsikan sebagai pusat pelatihan kesejahteraan sosial, akan turut dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat. Proses seleksi dan penerimaan siswa sudah mulai dilakukan, dengan melibatkan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang telah terdaftar dalam data sosial ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, meninjau langsung pelaksanaan proses penerimaan peserta didik. Sejumlah anak mengenakan seragam merah putih tampak hadir bersama orang tua mereka untuk mengikuti tahapan seleksi.
Menteri Sosial mengungkapkan, Sumatera Barat mengusulkan delapan lokasi untuk pendirian Sekolah Rakyat. Namun, setelah melalui proses penilaian, baru dua lokasi yang dinyatakan memenuhi syarat, yaitu di Padang dan Solok. Sementara itu, Universitas Negeri Padang (UNP) juga telah mengajukan proposal dan akan segera disurvei bersama 80 titik lainnya.“Target dari Presiden Prabowo adalah setiap kabupaten dan kota di Indonesia minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Untuk itu, kita terus melakukan pendataan dan penilaian agar target tersebut dapat tercapai,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat secara nasional. Dari jumlah tersebut, 100 akan dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan 100 lainnya akan difasilitasi oleh pihak swasta yang berkolaborasi dengan pemerintah.
Terkait penerimaan peserta didik, Gus Ipul menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara ketat dan transparan guna menghindari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Anak-anak yang ingin bersekolah di SR harus terdaftar dalam data keluarga tidak mampu, yang diverifikasi melalui kunjungan langsung ke rumah mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak yang masuk benar-benar berasal dari keluarga prasejahtera. Selain verifikasi data dan kunjungan lapangan, calon siswa juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari proses seleksi,” jelas Mensos.
Editor : Eriandi
