Pilkada, Timbangan Air Demokrasi Indonesia dan Peranan Polri

Tak pelak, potensi konflik dalam Pilkada 2018 ini, bukanlah remeh-temeh. Secara nasional, kalau Pilkada 2018 sukses, maka sukses pula Pilpres 2019. Kalau cabik-cabik, maka dikhawatirkan akan robek jalannya Pemilu 2019.Mujur, Kapolri Jendral Haji Muhammad Tito Karnavian, selaku pemegang komando harkamtibmas yang diamanatkan UU nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terus memantapkan sinergitas dengan TNI.

Aksi turun ke daerah-daerah yang dilakukan Kapolri bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, membuat ciut nyali pemain isu SARA. Tidak hanya di lingkaran elite, Kapolri dan Panglima juga kerap berbaur dengan prajurit TNI-Polri, bertemu Babinsa, bertatap muka dengan Bhabinkamtibmas.Selain blusukan bersama Panglima, Kapolri Tito juga sering melakukan analisa dan evaluasi jelang hari "H" Pilkada,  lewat video conference (vicon) bersama Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) dan instansi terkait lainnya.

Tindak lanjut dari analisa dan evaluasi Mabes Polri itu, membuat para Kapolda, Kapolres, Kapolsek hingga Bhabinkamtibmas, terus memacu laju pengamanan dan mengidentifikasi embrio kegaduhan. Beberapa inovasi dan maklumat juga dibuat.Di Kota Medan, Sumatera Utara misalnya, Polrestabes setempat sengaja membentuk Satuan khusus pemburu penjahat dan begundal jelang Pilkada.

Satuan ini diberi nama tim Penanganan Gangguan Khusus (Pegasus) dan narkoba (Pegasus 3CN). Selain mengamankan wilayah hukum Kota Medan dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam aksi kejahatan dan pencurian umum, juga kejahatan lain sebelum dan saat Pilkada.Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Ajun Komisaris Besar Bagus Suropratomo dan Kabag Ops Ajun Komisaris Besar I Gede Nakty yang ditanya penulis di Medan tidak menampik,  potensi konflik dalam Pilgub Sumut juga terbuka di Kota Medan.

"Sesuai perintah Pak Kapolri, pak Kapolda Sumut dan pak Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, kita terus melakukan deteksi dan identifikasi dini jelang Pilkada," sebut Wakapolrestabes yang lama jadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.Tidak hanya Polri, kata Bagus dan I Gede Nakty, pengamanan jalannya Pilkada juga dilakukan Polrestabes dengan cara memperkuat konsolidasi dan koordinasi, bersama jajaran TNI dan instansi terkait lainnya.

Data yang didapat wartawan, di Medan, pemilih yang bersuku Banten sebanyak 0,67 %, Minangkabau 8,0 % , Cina 16,0%, Batak Mandailing 10,0%, Batak Tapanuli2,67%, Batak Toba, 11,33%, Melayu Deli 7,33%, Melayu 2,0%, Jawa 32,0%,  Batak Karo 9,33% dan Batak Simalungun 0,67%.

Adapun sebaran agama di Medan, mayoritas Islam 87,86%, Katolik 0,71% dan Kristen 11,43% . Sedangkan di Deli Serdang, 41,62% bersuku Jawa, 36,91% bersuku Batak Karo, 6,81% Melayu Deli, 3,4% Batak Toba dan 0,52% Melayu.Kemudian, Batak Tapanuli 0,79% , Batak Mandailing 0,79%,  Cina 0,52%, Sunda 2,36% , Batang Simalungun 5,76% dan terakhir Banten 0,52%. Adapun sebaran agama di Deli Serdang, yakni Islam 61,18% , Kristen 34,19% dan Katolik 4,63%.

Keberagaman masyarakat di 33 Kota dan Kabupaten di Sumut umumnya dan Medan serta Deli Serdang khususnya, dapat disimpulkan,  jika sebenarnya Provinsi ini tidak rawan-rawan betul jika peta dibaca dengan metode konfigurasi Nusantara.Suku dan agama nyaris lengkap di sana, itu artinya Bhinneka Tunggal Ika kecil, gambaran lain dari Indonesia. Lalu apanya yang rawan? Yang rawan adalah persepsi yang dibangun oleh berbagai pihak. Kondisi inilah yang ditekan kuat-kuat oleh polisi dengan semangat Tri Brata.

Makanya dalam tulisan ini disebut, Indonesia dibangun dengan 13 pasak suku bangsa. Suku bangsa itu antara lain, Aceh,  Batak, Melayu dan Jawa serta Minangkabau.Inikan yang ada di Sumut? Mereka adalah pemeluk suku bangsa yang hebat. Tiap suku bangsa di atas karpet Indonesia adalah tiang, bukan perusak.