"PTN harus mempertimbangkan juga PTS. Kalau misalnya penerimaan mahasiswa jalur mandiri digelar Juni atau Juli, jangan pada Agustus masih juga dibuka penerimaan mahasiswa oleh PTN, karena ini tentu berdampak pada PTS yang mulai membuka pendaftaran mahasiswa baru," ujar Hendri.
Selain itu, tuntutan terkait akreditasi juga menjadi hal yang ingin disampaikan ke Kemendikbudristek. Biasanya pengurusan akreditasi ditanggung oleh pemerintah, kini untuk pengurusan akreditasi dibebankan ke PTS. Dengan nominal yang cukup besar.
"Selain itu, sesuai hasil rapat APTISI yang digelar di Bali beberapa waktu lalu, kami juga sepakat menuntut agar Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek dicopot dari jabatannya, karena tidak berpihak kepada oligarki," kata Hendri didampingi Wakil Rektor ITP, Firmansyah David.
Pada kesempatan itu Hendri juga meminta pemerintah bisa memberikan aturan dan ketentuan yang tidak menyulitkan PTS. Dia juga meminta pemerintah terbuka untuk kelangsungan PTS-PTS ini.
"Jika ingin mengurangi PTS, pemerintah harusnya bisa lebih terbuka, atau kalau ingin membuat persyaratan haruslah lebih baik, jadi tidak menyulitkan PTS," katanya.
Seperti diketahui, RUU Sisdiknas adalah rancangan Undang Undang yang akan mengatur sistem pendidikan nasional. RUU ini akan menggantikan tiga undang undang lama terkait pendidikan, yakni UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
Pengajuan RUU ini dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2022 yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (wahyu)
Editor : Eriandi
