“Substansi yang disampaikan permintaan pengalihan trase, sementara opini yang dibangun menolak jalan tol. Kalua caranya begini bagaimana masalah pembebasan lahan ini akan selesai?” Ungkapnya.Jasirman justru melontarkan pertanyaan kepada pemerintah daerah, “Apa alasanya tetap ngotot bikin tol di trase 1, padahal dampak sosialnya jauh lebih besar dari trase yang lain?”, kalau alasanya hanya biaya ga usah saja bangun tol, mending benahi saja jalan-jalan yang ada?” tegasnya.
Sementara itu Ezi Fitriana Sekretaris Format yang memimpin rapat menyatakan keberatan masyarakat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah pihak penyelenggara melakukan Konsultasi Publik pada tahun 2018 dan 2019 yang lalu. UU memberikan hak keberatan terhadap trase yang disampaikan, seharusnya Gubernur membentuk tim untuk mengkaji alasan keberatan masyarakat dan menverifikasi laporan dari masyarakat, namun sayangnya ini belum pernah dilakukan. Memang ada kunjungan dari DPRD Sumbar, Staf Ahli Gubernur dan tim namun kunjungan itu hanya berlangsung 15 menit, sehingga tidak mendapatkan data yang detail. "Kita juga tidak tahu laporan apa yang disampaikan ke Gubernur,"katanya.Kami menghimbau kepada Pemerintah Provinsi sebagai penanggung jawab pembebasan lahan tol agar membangun komunikasi dengan masyarakat jangan hanya mendengar laporan saja.Begitu pula dengan pemerintah kabupaten lima puluh kota, jangan hanya membangun opini menyudutkan masyarakatnya sendiri, datang dan turunlah ke masyarakat, dialog jangan main belakang. Komunikasilah secara terbuka karena Format sejak awal sudah terbuka berdialog dengan siapa pun."Kita ingin proses pembangunan tol di sumbar berjalan lancar dan cepat, jadi jangan memperlambat proses ini dengan memaksakan di trase 1 , sebenarnya dimanapun trasenya apakah di trase 2 atau 3 yang penting jalan tol padang - pekanbaru jadi,"ujarnya.(Relis)
Editor : Eriandi
