Omnibus Law dalam Pemerintahan Omnipotent

Saya ingat saking geramnya, Ali Murtopo sampai menjuluki Indonesia sebagai “hutan peraturan “ atau "The Jungle Of Regulations". Banyak aturan, menyebabkan birokrasi tambun sehingga tak lincah bergerak, tapi terutama menjadi ladang basah pungli dan korupsi. Pun sampai Orde Baru runtuh, gagasan memangkas aturan tak terealisasi.Padahal, pemerintahan Orde Baru masa itu adalah pemerintahan Omnipotent (sangat berkuasa). Seluruh kekuasaan negara di satu tangan, tangan Presiden Soeharto. Kalau mau, ibaratnya, seminggu pun UU itu bisa diproses dalam posisi parlemen yang lemah. Tinggal stempel. Dan, rakyat tinggal manut. Tidak ada informasi apakah karena khawatir terjadi gejolak sosial sehingga wacana itu dihentikan.

Omnibus Law bertujuan menggairahkan iklim berusaha. Antara lain dengan memangkas birokrasi dan pungli seperti korupsi, penghambat utama Indonesia menjadi negara maju. Bukan rahasia, mendirikan mesjid saja di Indonesia harus melewati birokrasi panjang, bisa dua tahun diurus tapi urusannya kembali ke lagi titik nol. Banyak yang mengalami itu. Padahal, jelas-jelas itu urusan sosial atau nirlaba.Pemerintahan Jokowi bisa disebut Omnipotent. Menguasai seluruh sumber daya negara dengan dukungan 85 % suara di parlemen dari tujuh partai koalisi. Namun, sayang pemerintah abai -- untuk tak mengatakan gagal -- mengkomunikasikan itu kepada rakyat. Padahal, untuk urusan tersebut sudah dibantu influencer dan buzzer, yang dibiayai uang negara.

Pemerintah bahkan gagal mengoperasikan aparat intelejennya mendeteksi kelompok Anarko (itu yang disebut Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya sebagai perusuh). Padahal, juru bicara polisi mengklaim sudah mencium gelagat rencana anarko jauh hari sebelumnya.Sebagian pendapat di atas saya sampaikan kepada pewawancara Astro Awani TV.