Pencapaian angka kemiskinan tahun ini karena tingkat kemiskinan sebelumnya (poverty rate)-nya turun tapi kedalaman dan keparahannya tambah jelek, namun pada tahun ini “poverty rate”-nya turun dan kedalaman dan keparahannya sedikit lebih baik.Khusus di Padang, penanggulangan kemiskinan jadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2014-2019. Menurut Wakil Walikota Padang Emzalmi, dalam RPJMB kota Padang 21014-2019, tingkat kemiskinan diharapkan bisa turun menjadi 4,63% di tahun 2019 mendatang.“Saat ini angka kemiskinan di Kota Padang berada pada angka 4,93%,” katanya pada pembukaan Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang 2017, beberapa waktu lalu.
Untuk itu, menurut Emzalimi, agar bisa mencapai target tersebut dukungan dan kerja sama semua pihak untuk merealisasikan target tersebut. Pemko Padang telah dan sedang melaksanakan beberapa program seperti diamanatkan oleh Peraturan Presiden No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.Menurut Kepala Bappenas, untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah 10%, maka perlu ada perbaikan pada kedalaman dan keparahan tersebut. Dia mengatakan, saat ini kelompok yang sangat miskin,yakni yang hidup di bawah 80% garis kemiskinan. “Untuk mengangkat mereka ke atas di situ kita harus memperbaiki kedalaman dan keparahan itu. Caranya adalah bantuan sosialnya harus benar-benar tepat sasaran,” ujar Bambang.
Presiden Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna belum lama ini, meminta para menteri pada 2018 dapat mengerjakan upaya menanggulangi ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial. “Baru saja saya dapat laporan dari BPS pada September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12%, turun 0,52% jika dibandingkan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13% dan 10,70%pada September 2016,” ujarnya.Meski demikian, Presiden mengakui, pemerintah masih memiliki “pekerjaan rumah” untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. “Karena itu saya ingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan, progam renstra, program pangan nontunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran,” tutur Jokowi.
Jokowi juga memerintahkan agar program “cash for work” baik melalui skema Dana Desa atau melalui program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dikerjakan pada tahun ini.Dengan demikian, penyediaan infrastruktur dasar yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas, yaitu berupa listrik dan sarana transportasi baik jalan maupun laut merupakan prakondisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, serta merata di seluruh wilayah di Indonesia. Semoga! (*)Editor : Eriandi
