Pacah Kongsi

Mulai dari bulan ini sampai November ke depan, partai politik, kader, simpatisan, penyelenggara pemilu dan masyarakat akan disuguhkan informasi seputar pemilihan kepala daerah.

Di Sumbar, pemilihan kepala daerah digelar mulai dari pemilihan gubernur sampai bupati dan walikota. Menurut jadwal, pilkada serentak dilaksanakan pada 27 November 2024 nanti. Serentak secara nasional.

Saat ini saja, KPU daerah sudah menyampaikan jumlah dukungan bakal calon kepala daerah untuk maju melalui jalur independen. Mulai membuka pendaftaran calon panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara.

Pembentukan badan ad hoc Pilkada serentak 2024 dilakukan dengan seleksi terbuka. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan 23 sampai 27 April 2024. Sedangkan proses penerimaan pendaftaran anggota PPK dilakukan pada 23 sampai 29 April 2024.

Partai politik pun tak mau ketinggalan. Saat ini parpol juga ramai-ramai membuka pendaftaran untuk diusung menjadi calon kepala daerah.

Parpol sebaiknya mewanti-wanti ini kepada calon kepala daerahnya. Sebab mereka yang terpilih itu disumpah dan berjanji berbuat untuk rakyat. Kalau lah umur hanya tiga bulan saja, bakal mengganggu roda pemerintahan. Janganlah pecah-pecah juga. Berbagi tugas lah bersama-sama demi rakyat.

Biasa kita lihat, habis pilkada, setelah tiga bulan dilantik, bupati atau walikota langsung terlibat konflik kepentingan dengan wakilnya. Perang dingin. Tak akur. Di Sumbar ada banyak contoh kepala daerah yang pacah kongsi dengan wakilnya.

Seluruh kerja kepala daerah diambil bupati dan walikota. Mulai rapat kepala OPD, bertemu menteri, presiden, gubernur, DPRD diambilnya. Pemberitaan di berbagai media didominasi. Wakilnya tak kebagian tugas. Inya ke inya saja berita yang keluar. Apak tu ke apak tu lagi.

Tidak dipungkiri memang ada kepala daerah yang awet dengan pasangan hingga akhir jabatan. Lalu di pilkada berikutnya berpisah jalan. Ini tak masalah. Bagus malah. Tetap kompak kendati berbeda pandangan politik.