Oleh Eriandi
Mahfud Md menyatakan mundur sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia pun akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo.
Seperti diketahui, Mahfud merupakan salah satu menteri yang maju menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Walaupun banyak yang menuding keputusan mundur itu sebaiknya jauh-jauh hari saat ditetapkan cawapres, tapi tak apalah. Ia memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar siapapun yang memiliki konflik kepentingan dengan pemerintah dalam kontestasi pemilihan umum untuk mundur.
Mahfud menjelaskan dirinya dulu diangkat secara penuh kehormatan dan kepercayaan oleh Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Mahfud merasa dia harus mengedepankan etika untuk mengembalikan jabatan yang dipercayakan kepada dirinya secara baik pula.
Menurutnya etika adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu adalah ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya.
Keinginan untuk mundur dari jabatan Menko polhukam itu telah diutarakan Mahfud pada acara "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1). Saat itu, Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
Mundurnya pejabat pemerintah sebaiknya juga ditiru yang lain. Pejabat negara yang ada konflik kepentingan dalam pemilu juga mundur.
Soal mundur ini, biasanya agak sulit juga dilakukan Kalau bisa terus maju, mengapa harus mud nur. Nah, hal-hal ini yang agak ganjil.
Mundur menjadi seorang pejabat negara kadang ada juga yang memilukan. Hanya gara-gara persoalan sepele. Seperti Menteri Luar Negeri Swedia mundur cuma gara-gara nonton bioskop. Saat gempa dan tsunami melanda Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya , Laila Freivalds mulai menjabat pada 10 Oktober 2003 menggantikan menteri sebelumnya Anna Lindh yang dibunuh seorang pengidap gangguan jiwa.
