Walaupun pada pileg 2019 lampau tidak terpilih sebagai anggota dewan kini aktifis dan pegiat sosial, Donny Andri Magek Piliang atau lebih dikenal dengan panggilan Donny Magek Piliang kembali mengadu peruntungan dalam pesta demokrasi Pileg 2024, masih dari dapil 3 Sumbar yang meliputi Kota Bukittinggi dan Kab Agam, Magek tercatat di DCT dengan no urut 1 dari partai Hanura.Magek, begitu ia akrab dipanggil, memutuskan untuk kembali maju menjadi calon anggota legislatif pada pileg 2024, karena melihat pembangunan di Sumatera Barat belum maksimal terutama untuk sektor pertanian, UMKM dan Nelayan.
“Basis kehidupan ekonomi di Indonesia khususnya Sumatera Barat itu pertanian, UMKM dan Nelayan harusnya menjadi perhatian Pemprov. Sumbar, " ungkap Donny MagekSeperti diketahui ketiga sektor itu dalam masa pandemi covid-19 lalu, sebagai benteng terakhir dalam menghadapi krisis selama pandemi.
Lebih lanjut Magek menjelaskan, seharusnya Pemprov dan DPRD melahirkan Perda sebagai turunan dari Undang Undang RI No.19/2013 tentang Perlindungan & Pemberdayaan Petani sebagai landasan hukum perumusan program, pelaksanaan program, penganggaran dan pengawasan sektor pertanian.“Perda itu nantinya mengatur dari hulu sampai hilir termasuk tata kelola hasil pertanian, UMKM dan Nelayan," jelas Magek yang juga aktif sebagai jurnalis.
Seperti kita ketahui persoalan yang dihadapi oleh para petani adalah pupuk, dimana ketersedian pupuk ini selalu jadi masalah disaat menjelang masa tanam, sudahlah harga mahal susah pula mendapatkan.Disinilah peran penting pemerintah dalam hal ini Eksekutif / Legislatif menjamin ketersediaan pupuk untuk para petani melalui kebijakan atau Perda yang berpihak kepada kepentingan petani jangan sampai petani menjerit "tapakiak" akibat susahnya mendapatkannya,
Termasuk sistem irigasi yang bagus untuk pengairan persawahan, lalu paska panen jangan pula petani ini mendapat tekanan dari para tengkulak.Dalam sektor UMKM pun Pemda di Sumbar jangan hanya memberikan pelatihan ka pelatihan saja, karena para pelaku UMKM ini juga butuh modal kerja dan pemasaran dari usaha rumahan mereka, sudah saatnya pemda berpikir jauh kedepan jangan lagi hanya memberi pelatihan saja lalu ikutkan dalam acara pameran.
Dengan mengikutkan mereka dalam acara pameran, seakan pemda sudah ada perhatian kepada pelaku UMKM, padahal kita tahu acara tersebut tidaklah efektif untuk pemasaran, sudah jadi rahasia umum yang dapat fasilitas dari pemda dalam berbagai iven pameran orangnya itu ke itu saja, mereka yang dekat dengan kepala daerah atau pejabat.Jadi STOP cara-cara kovensional yang mengedepankan Kolusi dan Nepotisme dalam membina UMKM, mulai berpikir jauh kedepan untuk memajukan sektor UMKM ini, disini salah satu fungsi pengawasan oleh legislatif perlu diterapkan.Eksekutif harus bisa mendekatkan mereka dengan permodalan (perbankan) karena selama ini mereka sangat susah mendapatkan modal usaha walau sudah ada kebijakan pemerintah pusat dengan mengucurkan KUR tanpa jaminan kepada pelaku industri rumahan / UMKM, namun sampai hari ini UMKM sangat susah benar mendapatkan kredit karena prosedur yang diterapkan oleh pihak bank sangatlah jelimet.Bagaimana dengan sektor nelayan ? Setali tiga uang saja, para nelayan juga susah mendapatkan modal usaha termasuk BBM dan akhirnya mereka harus meminjam uang kepada tengkulak untuk membeli kebutuhan sebelum melaut, apa yg terjadi setelah itu, ketika mereka pulang melaut hasil tangkapan dibeli oleh para tengkulak dibawah harga pasar karena para tengkulak merasa sudah memodali para nelayan tersebut, pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM, Tempat Pelelangan Ikan dan Cool Stored sebagai tempat menyimpan hasil tangkapan, supaya ikan ikan itu tetap fresh dan tetap punya nilai jual yang tinggi.
Dari ketiga persoalan di atas, dapat kita maknai tugas dan tanggung jawab serta peran aktif anggota DPRD untuk memperjuangkannya dalam bentuk regulasi / Perda yang berpihak kepada petani, pelaku UMKM dan nelayan.Jangan lagi anggota dewan bicara "kampanye" akan menyalurkan dana pokok pikiran (POKIR) kemasyarakat, anggota dewan itu kerjanya pengawasan, anggaran dan membuat aturan/perda/UU.
"Berhentilah anggota dewan itu menjadi marketing dari dinas-dinas atau instansi terkait yang hanya bisa menyalurkan dana pokir, mari perlihatkan "mantagi" sebagai dewan terhormat dengan berjibaku menggolkan dalam satu mata anggaran untuk kepentingan masyarakat yang kita wakili di dewan," terang aktivis 98 ini.Donny Magek yang dikenal kritis tapi humble dalam bergaul banyak berteman / kenal dekat dengan pejabat daerah maupun ke pusat juga peduli dengan persoalan- persoalan sosial yang terjadi ditengah masyarakat.
Terlebih masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat, terbukti dia beberapa kali mengadakan diskusi melalui zoom dengan menghadirkan, bupati, walikota, gubernur, deputi kementrian, perwira tinggi Polri, dirjen, bahkan mentri sekalipun, termasuk anggota DPR-RI, pengamat politik nasional, wartawan senior, aktifis pro demokrasi di daerah maupun di Jakarta, tokoh-tokoh muda sampai tokoh senior di ruang zoom yang di komandoinya.Masih membekas dalam ruang ingatan kita di Sumbar, bagaimana sulitnya menyatukan presepsi atau pandangan masyarakat atas pembangunan tol sumatra sirip Pekanbaru- Padang.
