Oleh Syafruddin KarimiUniversitas Andalas
Pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, yang menyatakan bahwa tidak sedikit temuan pegawai yang tertangkap tangan di Kemenkeu namun tidak diumumkan ke publik, dapat menunjukkan bahwa kasus korupsi masih menjadi masalah yang serius di lembaga pemerintah Indonesia.Korupsi dapat merugikan negara secara signifikan dengan membuang uang publik untuk kepentingan pribadi dan memperlambat pembangunan negara. Selain itu, korupsi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, serta merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional.
Pernyataan Sri Mulyani menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga pemerintah. Langkah-langkah seperti penguatan sistem pengawasan, pelaporan, dan investigasi, serta peningkatan pelatihan dan pengawasan terhadap pegawai publik, dapat membantu mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kinerja dan integritas lembaga-lembaga pemerintah.Sri Mulyani memimpin lebih dari 78.400 lebih pegawai Kemenkeu. Beberapa penjabat yang menciderai kepercayaan publik terhadap institusi penting negara, tapi Sri Mulyani memilih memberi penguatan kepada pejabat yang bekerja keras dan jujur. Sementara publik tertarik menyaksikan tindakan tegas dan bertanggungjawab terhadap pejabat yang sudah ditemukan merusak martabat institusi yang sangat fundamental perannya buat stabilitas ekonomi bangsa.
Publik mengharapkan tindakan tegas dan bertanggungjawab dari Sri Mulyani dalam menangani kasus korupsi di Kementerian Keuangan. Meskipun Sri Mulyani memilih memberikan penguatan kepada pejabat yang bekerja keras dan jujur, publik tetap membutuhkan tindakan tegas terhadap pejabat yang sudah terbukti menciderai kepercayaan publik terhadap institusi penting negara.Sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, tindakan tegas dan bertanggungjawab terhadap pejabat yang melakukan tindakan korupsi atau merusak martabat institusi adalah sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan perlu menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum dan pengawas untuk memerangi korupsi dan memastikan bahwa pejabat publik yang melakukan tindakan korupsi mendapatkan sanksi yang setimpal. Dengan cara ini, Sri Mulyani dapat memastikan bahwa Kementerian Keuangan dan institusi pemerintah lainnya beroperasi dengan integritas dan transparansi, serta mencegah kerusakan pada stabilitas ekonomi bangsa.Kepercayaan publik terhadap Kemenkeu sangat urgen pemulihan, khususnya terhadap institusi pajak. Sikap tidak mengumumkan ke publik para pejabat yang ditemukan mencidrai martabat institusi kemenkeu tidaklah sejalan dengan harapapan publik. Sikap itu justru terkesan memberi insentif pada pejabat cacat yang sesungguhnya pantas diberi sanksi berat dan terbuka agar menjadi pelajaran buat anak bangsa, khususnya pada kementerian dengan gaji pejabat yang istimewa tinggi di antara kementerian negara. Upaya tegas dan segera perlu diambil Menteri Keuangan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang potensial hilang.
Pemulihan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan, terutama terhadap institusi pajak, sangat penting. Sikap Sri Mulyani yang tidak mengumumkan ke publik para pejabat yang ditemukan menciderai martabat institusi Kemenkeu mungkin memicu kekhawatiran dan keraguan publik terhadap integritas dan transparansi Kementerian Keuangan. Ini juga dapat memberikan insentif kepada pejabat yang melanggar hukum atau berperilaku tidak etis untuk terus melakukannya.Sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani harus memastikan bahwa Kementerian Keuangan memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat dan transparan, serta mampu mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat yang melakukan tindakan korupsi atau merusak martabat institusi. Hal ini akan membantu mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan dan memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi dengan integritas dan transparansi.Selain itu, Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan perlu membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat dan media untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang tindakan yang diambil terhadap pejabat yang melakukan tindakan korupsi atau merusak martabat institusi. Dengan cara ini, Kementerian Keuangan dapat membuktikan bahwa mereka serius dalam memerangi korupsi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. (***)
