Inkrah! Mantan Kepala dan Bendahara Puskesmas KKH I Dieksekusi ke Lapas Bangkinang

×

Inkrah! Mantan Kepala dan Bendahara Puskesmas KKH I Dieksekusi ke Lapas Bangkinang

Bagikan berita
Foto Inkrah! Mantan Kepala dan Bendahara Puskesmas KKH I Dieksekusi ke Lapas Bangkinang
Foto Inkrah! Mantan Kepala dan Bendahara Puskesmas KKH I Dieksekusi ke Lapas Bangkinang

PEKANBARU - Dua terpidana korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kampar Kiri Hulu (KKH) I tahun 2016-2018 telah dieksekusi ke Lapas Kelas IIA Bangkinang.Keduanya adalah Citra Dewi mantan Kepala Puskesmas dan Deffi Amelia mantan bendahara.

Eksekusi itu dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kampar Sapta Putra saat dikonfirmasi melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Marthalius, Selasa (12/9)."Benar sudah inkrah. Eksekusi dilakukan di Lapas Bangkinang pada Senin," sebut Jaksa yang akrab disapa Martha itu.

Sebelumnya, pada Kamis 28 Agustus 2023 keduanya juga telah menjalani sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.Dalam putusannya, majelis hakim menghukum Citra Dewi dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp100 juta serta subsidair 2 bulan kurungan.

Tak hanya itu, Citra Dewi juga dihukum membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp1.616.757.000 subsidair 1 tahun dan 2 bulan penjara.Sementara itu, Deffi Amelia divonis 20 bulan penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Mantan Bendahara Puskemas KKH I itu juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp76 juta subsidair 8 bulan penjara.Menurut majelis hakim yang diketuai Yuli Artha Pujoyotama itu, keduanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atas putusan itu, keduanya saat itu menyatakan pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap.Hingga batas waktu yang ditentukan, para pihak tidak menentukan sikap. Dengan begitu, perkara tersebut telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.(*)

Editor : Eriandi
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini