JAKARTA - Pemerhati Pemilihan Umum 2024, Ray Rangkuti menduga pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh untuk meredam bergulirnya isu hak angket bantuan sosial (bansos) di dalam DPR oleh partai politik nonkoalisi Prabowo-Gibran.Ray melihat, salah satu jadwal yang digunakan akan disampaikan partai-partai di luar partai pro pemerintah pengusung pasangan Prabowo-Gibran besar kemungkinan akan menggulirkan hak angket terkait dugaan adanya pengaplikasian bansos demi kepentingan elektoral. Di mana, presiden terlibat secara langsung di pemberian bansos dimaksud.
Menurutnya, kemungkinan ini besar sebab partai-partai yang tersebut bukan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Jika ditotalkan jumlahnya mencapai 314 kursi atau mayoritas di DPR."Oleh sebab itu itulah, untuk kemungkinan besar tak terjadi dan juga terlaksananya hak angket itu, salah satu ya meminta pengertian Nasdem kemungkinan besar kalo hak angket nanti tetap saja berlangsung, setidaknya Nasdem tidaklah terlibat di area dalamnya," kata Ray, Senin (19/2/2024).
Dia pun menyinggung salah satu pernyataan presiden pasca pertemuannya dengan Surya Paloh mengumumkan bahwa pertemuan itu semacam jembatan. Ray menafsirkan, Nasdem diminta atau diharapkan Jokowi agar dapat menjadi jembatan bagi upaya meredam kemungkinan lahirnya hak angket tersebut.Di sisi lain, ia berpandangan hak angket ini memang sebenarnya penting. Pasalnya, ini kali pertamanya pada pelaksanaan pemilihan umum sebuah pengaplikasian uang negara pada hal ini adalah bansos, diindikasinya berimplikasi terhadap elektoral, terhadap kenaikan suara.Saat bersamaan, pada waktu ini terjadi lonjakan nilai tukar beras, bahkan berasnya sendiri pada hal ini beras premium mulai sulit ditemukan di pasaran. Ray mengatakan, ada yang menyampaikan ini berhubungan dengan gencarnya pembagian bansos yang dimaksud dijalankan presiden mendekati Pilpres ."Artinya situasi yang dimaksud sekarang ini, miliki dasar yang mana cukup bagi DPR untuk menggunakan hak pilih sebab kenyataannya pemakaian bansos demi kepentingan elektoral itu diduga berimplikasi serius terhadap elektabilitas paslon tertentu, lalu pada waktu bersamaan ada kelangkaan atau setidaknya ada harga jual yang mana naik dari beras yang tersebut berada dalam beredar di area masyarakat," ujarnya.
Oleh karenanya, ia menduga pertemuan antara Surya Paloh juga Presiden Jokowi salah satunya adalah untuk mengharapkan Nasdem apabila nanti hak angket ini digulirkan tidak ikut mendorong."Dan Nasdem sendiri akan menjadi jembatan bagi partai-partai lain yang tersebut diharapkan juga tak mengambil bagian dan juga menggulirkan hak angket untuk mengamati apakah ada benar-benar pemanfaatan bansos demi kepentingan elektoral," pungkasnya.
Editor : Eriandi
