PADANG - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar mempertanyakan kinerja OPD karena adanya bantuan yang tak sesuai spesifikasi sampai pada masyarakat. Hidayat mencontohkan dia memiliki pokok pikiran yang disalurkan menjadi bantuan itik untuk petani.Sesuai dengan RKA seharusnya bantuan diserahkan per paket, yakni dalam tiap paket ada itik, pakan, kandang dan vitamin.
"Banyak masyarakat yang menerima hanya itik dan pakan saja. Kandang dan vitamin tidak ada. Ini sudah jelas menyalahi," ujarnya.Hidayat mempertanyakan bagaimana sistem tender di OPD terkait. Jika tender dilaksanakan dengan baik, tidak mungkin rekanan yang buruk ini terpilih karena jelas rekanan tak menyalurkan paket bantuan sesuai RKA.
"Apakah proses tendernya ini sebenar-benar tender yang profesional atau justru ada permainan?" ujarnya.Jika tidak ada permainan, tambah dia, permasalahan pelaksaan penyerahan bantuan yang tak sesuai spesifikasi ini menurut Hidayat menandakan lemahnya kinerja OPD dalam pengawasan dan pelaksanaan program.
"Ini juga menandakan eksekutif contoh tidak terlaksanakan di pemprov dengan dikepalai gubernur," tegasnyaMasalah control, tambah dia, bukan hanya dimiliki oleh DPRD, namun eksekutif harus memilikinya pula."Sistem eksekutif kontrol ini adalah pengecekan secara berkala dan berkelanjutan terhadap semua program yang dilaksanakan OPD. Adakan rapat intensif untuk mempertanyakan dan mengecek secara berkala secara mendetail," ujarnya.Sistem eksekutif kontrol ini bisa dilaksanakan sesuai dengan jenjang dan tupoksi. Hidayat, jika dimulai dari gubernur dan asisten melaksanakan tupoksi dengan baik, maka kecil kemungkinan program bisa tidak terlaksana dengan baik.
"Jika eksekutif control tidak dilaksankan sudah pasti program tidak selesai dengan baik, misal realisasi pembangunan fisik lamban tanpa hambatan berarti dan spesifikasi bantuan sampai pada masyarakat tak sesuai dengan kesepatan," tegasnya. (titi)
Editor : Eriandi
